Pemprov NTT Percepat Pendataan Kerusakan Infrastruktur Akibat Gempa Flores

NTT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.

Sejalan dengan arahan Gubernur NTT Melki Laka Lena, perangkat daerah terkait bergerak melakukan identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur. Langkah tersebut dilakukan sebagai dasar untuk mempercepat penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pada Minggu (23/8/2026), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT melakukan identifikasi kondisi infrastruktur di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

BACA JUGA:20 Tenda Disalurkan untuk Korban Gempa Sikka, Wabup Simon Pastikan Kebutuhan Warga

Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi riil fasilitas masyarakat dan pelayanan publik yang terdampak gempa sekaligus menghitung tingkat kerusakan yang terjadi.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak mengatakan, tim melakukan pendataan terhadap sejumlah infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan.

“Hari ini kami turun melakukan identifikasi infrastruktur dasar seperti rumah penduduk, kantor pemerintah dan fasilitasnya, puskesmas, serta rumah ibadah yang mengalami kerusakan di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur,” jelas Benyamin Nahak.

Menurut Benyamin, pendataan tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan tingkat kerusakan sekaligus menghitung kebutuhan penanganan. Hasil identifikasi akan digunakan untuk penanganan selama masa tanggap darurat maupun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pendataan ini untuk menghitung tingkat kerusakan dan kebutuhan biaya penanganan darurat, sekaligus menjadi dasar untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa 15 Agustus 2026,” tambahnya.

Percepatan identifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Melki Laka Lena ke sejumlah wilayah terdampak gempa di Flores.

Dalam berbagai kunjungannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah bergerak cepat untuk memastikan kondisi masyarakat terpantau. Pendataan kerusakan juga terus didorong agar pemerintah memiliki dasar yang akurat dalam menentukan kebijakan penanganan.

Selain melakukan pemantauan di lapangan, Gubernur Melki terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, TNI-Polri, serta berbagai unsur terkait.

Koordinasi tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat, tetapi juga diarahkan untuk mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat berakhir.

Pemerintah Provinsi NTT memastikan identifikasi dan pendataan kerusakan akan terus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di wilayah terdampak.

Sumber: