Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana membedah dampak dari kerugian bencana yang diklaim sedikitnya Rp60 triliun terhadap laju ekonomi Indonesia. Secara kasar, ia mengatakan setidaknya 1 persen dari angka Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) akan tergerus.
Dengan kata lain, Andri menyebut bencana tersebut berpotensi menghapus sekurang-kurangnya 0,6 persen dari angka pertumbuhan ekonomi riil di kuartal IV 2025.
Ia lalu mengingatkan kelemahan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan acuan PDB. Hal tersebut pada akhirnya tidak bisa mendiskon hasil produksi terdahulu yang sekarang sudah hancur, termasuk karena bencana.
Andri mencontohkan soal bangunan atau hasil produksi yang dulu dibangun serta dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Ketika hal itu hancur karena bencana, justru tidak berarti akan dihilangkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya.
"Angka pertumbuhan ekonomi bisa saja akan terlihat masih aman, walaupun dampak sesungguhnya jauh lebih besar. Dan dampak dari produksi yang lumpuh setelah bencana menjadi dampak jangka panjang yang akan sulit pulih tanpa segera diberikan bantuan yang intensif," ucap Andri.
"Sehingga di luar dampak angka pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomi keseluruhan dan kemanusiaannya sebenarnya jauh lebih besar yang tidak bisa ditangkap dari angka pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kita berbicara nyawa manusia. Hal tersebut tidak bisa dikuantifikasikan secara rupiah," tegasnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan bencana besar di Sumatra memang mengganggu skenario pertumbuhan 5,7 persen. Namun, ia berpesan kualitas respons pemerintah terhadap bencana jauh lebih penting dari sekadar memaksakan angka target ekonomi.
"Pemerintah perlu berani mengakui perubahan kondisi ini dan menyesuaikan proyeksi serta strategi kebijakan. Penyesuaian itu bisa berupa percepatan realisasi belanja APBN yang berorientasi pada rekonstruksi, program padat karya, dan bantuan tunai terarah di wilayah terdampak," ucapnya.
"Pemerintah juga perlu memberi ruang lebih longgar pada defisit anggaran guna mendukung pemulihan, selama tetap terkendali dan terkomunikasikan dengan baik kepada pasar," sambung Syafruddin.
Di lain sisi, ia meminta penguatan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas perbankan. Negara harus mendorong restrukturisasi kredit bagi korban bencana dan memastikan suku bunga kebijakan tidak menghambat pemulihan sektor riil.
Ia juga mendorong perbaikan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus menjadikan bencana besar kali ini sebagai titik balik perbaikan tata ruang, penertiban izin di daerah hulu yang kritis, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.
Investasi infrastruktur ke depan wajib menggunakan standar ketahanan bencana dan perubahan iklim, bukan cuma perhitungan biaya awal. Tanpa koreksi struktural, menurut Syafruddin, membuat setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini hanya akan mengulang pola kerusakan yang sama di masa depan.
Selain itu, Syafruddin menekankan para korban bencana tidak cukup hanya menerima bantuan logistik sesaat. Mereka butuh insentif dan stimulus khusus agar dapat segera bangkit dan kembali produktif.
"Pemerintah sebaiknya merancang paket dukungan yang mencakup bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan dasar, pembebasan sementara atau pengurangan pajak dan retribusi lokal bagi pelaku usaha kecil di wilayah terdampak, serta program restrukturisasi kredit dengan subsidi bunga bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM," sarannya.
"Stimulus juga bisa berbentuk bantuan modal kerja bergulir melalui skema yang dikelola BUMN, BPD, dan koperasi lokal. Disertai pendampingan usaha agar dana benar-benar menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, bukan hanya menutup konsumsi jangka pendek," imbuhnya.
Agar tepat guna dan tepat sasaran, ia menyarankan penyaluran bantuan mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial. Upaya ini diperkuat dengan verifikasi pemerintah desa dan pemanfaatan kanal digital sederhana bagi penerima yang sudah melek teknologi.