NTT.DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi, Batalyon Teritorial Pembangunan Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gempa sekaligus langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
BACA JUGA:Wagub NTT Johni Asadoma Tinjau Pengungsi Gempa di Nagekeo, Salurkan Bantuan
“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ujar Teddy.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kemudian memaparkan perkembangan penanganan tanggap darurat gempa bumi kepada Presiden Prabowo.
Menurut Suharyanto, gempa yang berpusat di wilayah Nagekeo berdampak terhadap tujuh kabupaten di Pulau Flores, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.
Berdasarkan laporan BNPB dalam rapat tersebut, hingga saat ini tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang mengalami luka-luka, dan 179.037 orang mengungsi.
Selain itu, sebanyak 81.436 rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi tersebut.
Tingginya jumlah warga yang mengungsi tidak hanya disebabkan kerusakan bangunan, tetapi juga kekhawatiran masyarakat terhadap gempa susulan yang masih terjadi sejak gempa utama pada 15 Agustus 2026.
“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelas Suharyanto.
Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dilakukan selama masa tanggap darurat. Bantuan logistik telah didistribusikan melalui berbagai jalur untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak.
Bantuan tersebut berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, TNI-Polri, pihak swasta, hingga pemerintah daerah dari sejumlah wilayah lainnya.
“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” kata Suharyanto.
Selain logistik, pemerintah juga terus memastikan pelayanan kesehatan, energi, serta layanan dasar lainnya tetap berjalan bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.