Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan otonomi daerah yang selama ini digaungkan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Transisi Darurat ke Pemulihan Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Resmi Ditetapkan
Dukungan dari Berbagai Pihak
Sejumlah tokoh pendidikan dan aktivis masyarakat sipil menyambut baik wacana ini. Mereka menilai inisiatif Gubernur NTT merupakan langkah maju dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan mencegah korupsi anggaran kecil yang berdampak besar.
“Dana komite memang kecil kalau dilihat nominal per siswa, tapi dampaknya besar jika tidak transparan. Kita dukung gagasan Pak Gubernur agar ada pengawasan yang lebih kuat,” ujar Ria Mariani, penggiat pendidikan di Kupang.
BACA JUGA:Gubernur NTT Dorong Kemajuan Kesehatan, Perfilman, dan Pendidikan Politik Lewat Kolaborasi Strategis
Penutup: Transparansi untuk Kesejahteraan
Gubernur Melki Laka Lena menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pihak, termasuk ASN, kepala daerah, dan masyarakat luas, untuk bersama-sama membangun budaya anggaran yang sehat. Menurutnya, pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme yang adil untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan.
“Kalau rakyat tahu ke mana uangnya pergi, kepercayaan tumbuh. Dan dari situ, pembangunan bisa benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat,” pungkasnya.