Wacana Pemekaran Wilayah NTT Menguat, Flores Raya dan Timor Raya Jadi Sorotan
Wacana pemekaran wilayah NTT kian menguat--
Disway.id, NTT - Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menguat seiring meningkatnya aspirasi masyarakat dari sejumlah daerah. Dua usulan yang paling menonjol adalah pembentukan Provinsi Flores Raya dan Timor Raya, yang masing-masing didorong oleh kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih dekat dan pemerataan pembangunan.
Aspirasi pemekaran Provinsi Flores Raya mencakup sejumlah kabupaten di Pulau Flores seperti Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara Provinsi Timor Raya diusulkan mencakup Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu, dan Malaka.
BACA JUGA:Anindya Bakrie Promosikan Danantara di Forum Global Bergengsi Milken Institute 2025
Tokoh masyarakat Manggarai Barat, Yohanes Seno, menyebut pemekaran sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis di NTT. “Dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau, masyarakat di daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses pelayanan dasar. Pemekaran bisa menjadi solusi konkret,” ujarnya, Rabu (8/5).
Senada dengan itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT II, Maria Fernanda, mengungkapkan bahwa aspirasi pemekaran telah disampaikan secara resmi ke pemerintah pusat. Namun, hingga kini masih terkendala moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak 2014.
“DPR mendukung pemekaran wilayah sepanjang memenuhi kajian akademis dan syarat administratif. Kita juga harus melihat kesiapan daerah calon pemekaran untuk mandiri secara fiskal,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan persetujuan terhadap daerah otonomi baru. Salah satu alasan utama adalah efisiensi anggaran negara serta evaluasi terhadap kinerja daerah-daerah hasil pemekaran sebelumnya.
Meski demikian, semangat pemekaran tetap menyala di kalangan masyarakat akar rumput. Forum-forum diskusi dan pertemuan antar tokoh adat serta tokoh agama terus digelar untuk menyuarakan dukungan terhadap terbentuknya provinsi baru.
“Ini bukan soal ambisi kekuasaan, tetapi soal keadilan pembangunan. Masyarakat ingin merasakan perhatian yang sama dari negara,” ujar tokoh adat dari Sikka, Donatus Lasa.
Sumber:
- Share:
