Disway.id, NTT - Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan budaya dan alam luar biasa, kini menghadapi dinamika baru. Sejumlah kabupaten di wilayah ini secara terbuka menyatakan keinginan untuk memisahkan diri dan membentuk provinsi baru. Aspirasi ini muncul dari berbagai pertimbangan—mulai dari pemerataan pembangunan hingga semangat otonomi daerah yang lebih luas.
Berikut tiga wilayah yang saat ini paling ngotot mendorong pemekaran dari Provinsi NTT:
1. Provinsi Kepulauan Flores: Aspirasi Sembilan Kabupaten
Dorongan paling kuat datang dari Pulau Flores dan sekitarnya. Gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores telah muncul sejak lebih dari satu dekade lalu dan kini semakin menguat.
Sembilan kabupaten yang mendukung wacana ini antara lain:
- Ende
- Flores Timur
- Lembata
- Manggarai
- Manggarai Barat
- Manggarai Timur
- Nagekeo
- Ngada
- Sikka
Wacana pemekaran ini didasari oleh keinginan mempercepat pembangunan wilayah yang selama ini dianggap masih terpinggirkan jika dibandingkan dengan pusat pemerintahan provinsi di Kupang. Kota Maumere di Kabupaten Sikka disebut-sebut sebagai kandidat kuat ibu kota jika Provinsi Kepulauan Flores terbentuk.
Aspirasi ini juga dipicu oleh identitas kultural dan geografis Flores yang berbeda dengan wilayah NTT lainnya, serta kekayaan potensi wisata yang dinilai belum optimal dikelola karena kendala birokrasi dan keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi.
2. Provinsi Sumba Sabu Raijua: Suara dari Selatan
Di bagian selatan NTT, empat kabupaten di Pulau Sumba dan satu di Pulau Sabu-Raijua ikut menyuarakan keinginan untuk membentuk provinsi tersendiri. Mereka adalah:
- Sumba Barat
- Sumba Barat Daya
- Sumba Tengah
- Sumba Timur
- Sabu Raijua
Wilayah ini mendorong terbentuknya Provinsi Sumba Sabu Raijua, dengan Kota Waingapu di Sumba Timur sebagai calon ibu kota. Selain alasan jarak yang cukup jauh dari pusat provinsi di Kupang, mereka menilai bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Sumba belum mendapat perhatian memadai.
Pemekaran dianggap akan membuka peluang pengelolaan anggaran dan program pembangunan yang lebih fokus dan relevan dengan kondisi wilayah lokal.
3. Provinsi Timor Barat: Meretas Jalan Otonomi di Pulau Timor