Wilayah Pulau Timor bagian barat pun tak ketinggalan menyuarakan niat serupa. Empat kabupaten yang secara geografis berdekatan menginginkan pemekaran menjadi Provinsi Timor Barat:
- Timor Tengah Utara
- Timor Tengah Selatan
- Belu
- Malaka
Kota Atambua di Kabupaten Belu menjadi kandidat kuat pusat pemerintahan jika provinsi ini terbentuk. Selain itu, ada wacana pemekaran kabupaten baru seperti Amanatun dan peningkatan status Kota Atambua menjadi daerah otonom tingkat dua yang berdiri sendiri.
Wilayah ini memandang pemekaran sebagai langkah untuk memperkuat pertahanan wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi kawasan perbatasan.
Moratorium Pemekaran dan Tantangan yang Mengadang
Meski aspirasi pemekaran daerah begitu kuat, kenyataannya pemerintah pusat saat ini masih memberlakukan moratorium daerah otonomi baru (DOB) sejak 2014. Artinya, belum ada pemekaran wilayah yang disetujui secara resmi, meskipun kajian dan dukungan politik sudah digaungkan di berbagai level.
Tantangan lainnya meliputi:
- Pemenuhan syarat administratif dan kelayakan daerah
- Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik
- Stabilitas fiskal dan sumber daya manusia
Pemerintah pusat juga menekankan bahwa pemekaran bukan sekadar memisahkan diri, tetapi harus menjamin peningkatan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan.
Penutup
Wacana pemekaran wilayah di Nusa Tenggara Timur mencerminkan semangat daerah-daerah untuk lebih berdaya dalam mengelola potensi dan menjawab kebutuhan masyarakatnya. Meski jalan menuju provinsi baru masih panjang dan penuh tantangan, aspirasi ini menunjukkan pentingnya pembangunan yang merata dan dialog yang sehat antara pusat dan daerah.
Apakah masa depan NTT akan terbagi menjadi beberapa provinsi baru? Hanya waktu dan kebijakan nasional yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, semangat untuk maju dan mandiri terus menyala dari ujung timur Nusantara.