Menariknya, sejumlah warga yang terdampak pelebaran jalan di wilayah Taebenu menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan sebagian lahan mereka tanpa ganti rugi, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan. Ini dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mempercepat kemajuan wilayah.
DPRD Kota Kupang pun menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi pelaksanaan proyek agar kualitas pekerjaan tidak asal-asalan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
BACA JUGA:Pemkot Kupang Jajaki Kerja Sama dengan Kemdiktisaintek
Harapan Baru Bagi Infrastruktur Kota
Dengan selesainya tender dan dimulainya pengerjaan fisik, Kota Kupang memasuki tahap baru dalam pembangunan infrastruktur tahun 2025. Proyek-proyek ini diharapkan mampu mendongkrak konektivitas antarwilayah, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.