Pemprov NTT Kawal 15.376 Unit BSPS 2026 agar Tepat Sasaran
Alokasi BSPS untuk NTT meningkat dari 436 unit pada 2025 menjadi 15.376 unit pada 2026. Pemprov NTT memastikan program dikawal agar tepat sasaran.--Dok. Pemprov NTT
NTT.DISWAY.ID - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan Pemerintah Provinsi NTT akan mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah agar peningkatan alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Melki saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Bedah Rumah yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring, Kamis (17/9/2026) malam.
Rapat tersebut dipimpin Menteri PKP Muruar Sirait untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat implementasi program perumahan di berbagai daerah di Indonesia.
BACA JUGA:Sebulan Pascagempa M7,7 Flores, NTT Mulai Siapkan Pemulihan Tiga Tahun
Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II (Balai P3KP Nusa Tenggara II), Soemin Kase, menyampaikan adanya peningkatan signifikan alokasi Program BSPS untuk NTT pada 2026.
Pada 2025, NTT memperoleh alokasi BSPS sebanyak 436 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 15.376 unit pada 2026 yang dialokasikan untuk mendapatkan dukungan peningkatan kualitas menjadi rumah layak huni.
Menteri PKP Muruar Sirait meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut. Hal itu diperlukan agar kuota yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan manfaatnya segera diterima masyarakat.
“Mohon atensinya, Pak Gubernur, agar ini dikawal betul. Kami ingin sekali membantu rakyat NTT dan kami sangat semangat untuk itu,” ujar Muruar Sirait.
Menanggapi dukungan tersebut, Melki menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PKP, terhadap kebutuhan perumahan masyarakat NTT.
“Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk perhatian yang tidak henti-hentinya bagi kami di NTT,” kata Melki Laka Lena.
Menurut Melki, peningkatan alokasi BSPS menjadi penting bagi NTT, terlebih Pulau Flores saat ini menghadapi dampak bencana gempa bumi. Kerusakan rumah akibat bencana turut meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap dukungan perumahan yang layak dan aman.
Karena itu, Pemprov NTT akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran Kementerian PKP untuk memastikan program BSPS dilaksanakan secara tepat sasaran, termasuk bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan peningkatan kualitas rumah.
Selain Program BSPS, rapat tersebut juga membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur yang hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara).
Menteri PKP menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembangunan 244 unit Huntap bagi penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki.
Sumber:
- Share:
