Menteri ESDM Janji Gencarkan Sosialisasi Proyek Geotermal di NTT, Warga Sebut Upaya Perampasan Tanah Adat

 

Proyek yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade itu telah memicu kerusakan ekologis dan keresahan sosial.

Kendati ditolak warga, PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) akan melanjutkan proyek tersebut.

“Kalau memang PLTP ingin memenuhi pasokan listrik untuk kebutuhan warga, seharusnya energi yang di Ulumbu (Kabupaten Manggarai) dan Sokoria (Kabupaten Ende) sudah cukup,” kata Tony kepada Disway pada 28 Juni.

 

Menurut Tony, seharusnya pemerintah pusat dan kementerian ESDM menghargai sikap penolakan warga di pulau Flores dan Lembata, menyebut “sosialisasi dan komunikasi yang dibuat hanya membuang waktu warga.”

Ia mendesak Bahlil mencabut SK Menteri ESDM pada 2017 terkait penetapan Flores sebagai Pulau Geotermal.

“Kami tetap tegas menolak. Kami masyarakat tidak percaya Bahlil dan antek-anteknya jika tak mengabulkan permintaan ini. Raja Ampat yang disebut “surga terakhir di bumi” saja dihancurkan, apalagi Flores,” kata Tony.

 

Aktivitas tambang di Raja Ampat ramai dibicarakan setelah Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menyampaikan protes keras.

Mereka menuding kegiatan tambang nikel di lima pulau kecil kawasan tersebut, termasuk Gag, Kawe, Manuran, Manyaifun, dan Batang Pele melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Analisis Greenpeace Indonesia menyebutkan lebih dari 500 hektare hutan telah rusak akibat penambangan dan sedimentasi dari kegiatan tersebut mengancam terumbu karang serta kehidupan bawah laut. 

 

Dalam video yang dirilis Greenpeace tampak pembukaan lahan di tengah pulau yang diduga sebagai lokasi tambang aktif.

Pemerintah telah mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan atau IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada 10 Juni. 

Sumber: