Program Quik Win 1 Tunjukkan Hasil Nyata, Ratusan Putra-Putri NTT Lolos TNI, Polri, dan Sekolah Kedinasan

Angka-angka yang ditorehkan Program Quik Win 1 tahun ini tidak hanya menjadi statistik keberhasilan, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi ribuan anak muda NTT yang selama ini merasa terhalang oleh keterbatasan.

Para siswa yang berhasil lolos seleksi kini bersiap menjalani pendidikan di institusi negara, dari Akademi Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, hingga Politeknik Keuangan Negara. Mereka tidak hanya membawa nama baik pribadi dan keluarga, tetapi juga membawa mimpi dan harga diri masyarakat NTT ke panggung nasional.

Gubernur NTT dalam peluncuran program di SMAN 3 Kupang sempat menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kenaikan partisipasi pendidikan tinggi berbasis penugasan negara setiap tahun sebagai bagian dari visi besar pembangunan manusia NTT.

Dengan demikian, Program Quik Win 1 tidak hanya layak dipertahankan, tetapi perlu diperkuat dan direplikasi. Karena di balik keberhasilan setiap anak NTT yang lolos TNI, Polri, dan sekolah kedinasan, tersimpan kerja kolektif yang terstruktur, kolaboratif, dan berpihak pada masa depan. 

 

Relevan dan Berdampak

Program Quick Win atau Program Percepatan yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial dan pembangunan nasional saat ini, khususnya dalam sektor pendidikan. Melalui pendekatan reformasi birokrasi yang lebih dinamis dan berorientasi pada pelayanan publik, Quick Win menjadi salah satu instrumen penguatan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu akademisi NTT, Dr. Patrisius Kami, S.Pd., M.Hum., menyampaikan pandangannya bahwa Quick Win bukan sekadar agenda periodik, tetapi merupakan bentuk nyata dari proses rebirokratisasi, pendauran ulang pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara terhadap warganya.

“Program Quick Win ini bukan hanya soal percepatan, tapi juga penyadaran bahwa negara punya kewajiban mendasar dalam melayani rakyatnya secara adil dan bermartabat,” ungkap Rektor Universitas Aryasatia Deo Muri (UNADRI) Kupang ini.

Ia menilai, semangat dasar reformasi birokrasi sudah mulai digagas sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004, khususnya dengan lahirnya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010.

Quick Win di bidang pendidikan, menurutnya, merupakan pengejawantahan dari prinsip birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel. Ia mengapresiasi Pemprov NTT karena telah menempatkan persoalan pendidikan sebagai sektor utama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, tercatat lebih dari 4.000 siswa asal NTT diterima di berbagai perguruan tinggi nasional, dan ratusan lainnya lolos ke sekolah kedinasan, TNI, dan Polri melalui program pendampingan terstruktur yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Ini menjadi capaian konkret dari semangat Quick Win yang berpihak pada peningkatan sumber daya manusia.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan dan evaluasi serius dari program-program tersebut.

“Kita tidak ingin Quick Win hanya jadi program rutinitas yang habis masa jabatan ikut habis pula gaungnya. Program ini harus berdampak langsung pada fondasi kehidupan bangsa, terutama pendidikan karakter keindonesiaan,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya orientasi pembangunan SDM yang tidak sekadar diarahkan untuk menjadi tenaga kerja industri semata, tetapi juga tumbuh sebagai manusia Indonesia seutuhnya yakni ber-Tuhan, adil, beradab, bersatu, penuh kebijaksanaan dan berkeadilan.

Sumber: