Oleh: Teguh Anantawikrama
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan DigitalNTT.DISWAY.ID - Transformasi digital pemerintahan bukan lagi sekadar agenda modernisasi birokrasi atau pengadaan teknologi informasi. Transformasi ini merupakan perubahan mendasar mengenai bagaimana negara bekerja, bagaimana kementerian dan lembaga berkolaborasi, serta bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan publik yang cepat, sederhana, aman, dan terintegrasi.
Negara-negara yang kini menjadi rujukan dunia, seperti Estonia, Singapura, Uni Emirat Arab, maupun India, membuktikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, tetapi oleh kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh institusi pemerintah dalam satu tujuan bersama.
Dalam konteks tersebut, pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital menjadi langkah strategis yang layak diapresiasi.
Struktur kepemimpinan komite ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan transformasi digital sebagai agenda nasional yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga.
BACA JUGA:Pemerintah Sudah Tepati Janji Politik, Implementasi Program Masih Perlu Monitoring
Kementerian PANRB sebagai Wakil Ketua I, dengan Sekretaris Kementerian PANRB sebagai Sekretaris Komite, memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengorkestrasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan proses bisnis pemerintahan.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Wakil Ketua II memperkuat fondasi digital nasional melalui pembangunan infrastruktur, interoperabilitas, keamanan siber, dan pengembangan ekosistem teknologi.
Kombinasi tersebut menghadirkan keseimbangan antara transformasi tata kelola pemerintahan dan kesiapan teknologi nasional.
Keberhasilan sebuah komite tentu tidak hanya diukur dari struktur organisasinya, melainkan dari kemampuannya menghasilkan perubahan nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi contoh konkret yang patut mendapatkan apresiasi.
BACA JUGA:Didukung Danantara, Nasabah Bullion BSI Meroket 700% dan FBI Bisnis Emas Melesat 712%
Program ini menunjukkan bahwa ketika kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki visi yang sama, berbagai hambatan koordinasi yang selama ini dianggap sulit ternyata dapat diselesaikan.
Rencana memperluas implementasi piloting tersebut ke berbagai daerah merupakan langkah yang tepat agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia.
Selama bertahun-tahun kita sering mendengar istilah breaking silos sebagai tantangan terbesar dalam birokrasi Indonesia. Fragmentasi sistem, ego sektoral, dan cara kerja yang masih berjalan sendiri-sendiri sering kali menjadi penghambat utama lahirnya pelayanan publik yang terintegrasi.
Namun pengalaman dalam piloting Perlinsos memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa persoalan tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi.
BACA JUGA:Kinerja IPCC Semester I 2026 Moncer, Volume Kargo Naik 13,86% di Tengah Tekanan Geopolitik