Dalam kerangka tersebut, keberadaan INAku memiliki makna yang sangat penting. INAku bukanlah aplikasi baru yang menggantikan sistem kementerian dan lembaga, melainkan sebuah lapisan orkestrasi nasional yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing instansi.
Demikian pula konsep One Data Indonesia tidak dimaksudkan mengumpulkan seluruh data ke dalam satu pusat penyimpanan, tetapi memastikan bahwa setiap instansi menggunakan standar data yang sama sehingga pertukaran informasi dapat berlangsung secara cepat, akurat, aman, dan tetap menghormati prinsip kepemilikan data oleh instansi yang berwenang.
Peran Kementerian PANRB dalam proses ini juga mengalami transformasi yang semakin strategis. Kementerian PANRB tidak lagi hanya menjadi motor reformasi birokrasi, tetapi berkembang sebagai Chief Operating Officer (COO) pemerintahan Indonesia yang mengorkestrasi proses bisnis lintas kementerian, menetapkan standar pelayanan nasional, serta memastikan seluruh institusi pemerintah bergerak dalam arah yang sama.
Pada saat yang bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai penggerak utama pembangunan fondasi digital nasional yang mencakup identitas digital, keamanan siber, pusat data, jaringan komunikasi, dan interoperabilitas.
Sinergi kedua kementerian tersebut melalui Komite Percepatan Transformasi Digital menjadi modal yang sangat kuat untuk mempercepat lahirnya pemerintahan digital kelas dunia.
Perjalanan menuju pemerintahan digital tentu masih membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Penyederhanaan regulasi, harmonisasi standar data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan siber, serta peningkatan literasi digital masyarakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Namun keberhasilan piloting Perlinsos telah memberikan bukti bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga bukan sekadar konsep, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama.
BACA JUGA:Stabilkan Harga Sembako, Pemprov Lampung Bersama Bulog Gelar Pasar Murah di 75 Titik
Pada akhirnya, transformasi digital bukanlah tentang komputer, aplikasi, ataupun teknologi yang paling mutakhir.
Transformasi digital adalah tentang bagaimana negara bekerja sebagai satu kesatuan untuk melayani masyarakat secara lebih baik.
Ketika masyarakat cukup memberikan data satu kali dan negara mampu menghadirkan berbagai layanan secara otomatis sesuai perjalanan hidup setiap warga, saat itulah Indonesia benar-benar memasuki era pemerintahan digital yang berkelas dunia.
Momentum tersebut kini telah berada di depan mata, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa transformasi ini terus bergerak maju demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, inklusif, dan sepenuh hati.