Ketika seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama serta bersedia berbagi data, proses, dan tanggung jawab, sekat-sekat birokrasi yang selama ini dianggap permanen ternyata dapat dihilangkan.
Pelajaran tersebut memberikan optimisme bahwa tantangan terbesar transformasi digital bukan berada pada aspek teknologi. Indonesia telah memiliki talenta digital yang terus berkembang, infrastruktur yang semakin baik, serta berbagai regulasi pendukung yang semakin matang.
Tantangan sesungguhnya terletak pada kemauan untuk berkolaborasi, keberanian melakukan perubahan proses bisnis, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai institusi menjadi satu kesatuan pelayanan publik yang utuh. Ketika kemauan itu hadir, teknologi akan menjadi akselerator, bukan lagi hambatan.
Esensi pemerintahan digital sebenarnya sangat sederhana, yaitu masyarakat tidak boleh terus-menerus diminta memberikan informasi yang sama kepada berbagai instansi pemerintah.
BACA JUGA:KKL-PMM Universitas Malahayati Berdayakan Warga Fajaresuk Lewat Pelatihan Pengolahan Sampah Organik
Sudah saatnya Indonesia menerapkan prinsip “once only principle”, yaitu masyarakat cukup satu kali memberikan data kepada negara.
Setelah itu, melalui mekanisme interoperabilitas, tata kelola data yang baik, serta perlindungan privasi yang kuat, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan perjalanan hidup setiap individu.
Konsep tersebut dikenal sebagai One Citizen Journey, yaitu pendekatan pelayanan yang mengikuti perjalanan hidup masyarakat sejak lahir hingga lanjut usia. Ketika seorang bayi dilahirkan, proses administrasi tidak lagi berhenti pada penerbitan akta kelahiran.
Sistem pemerintahan yang terintegrasi dapat secara otomatis memperbarui Kartu Keluarga, menerbitkan Nomor Induk Kependudukan, menghubungkan data dengan layanan kesehatan, hingga memastikan akses terhadap berbagai program sosial apabila memenuhi persyaratan.
BACA JUGA:Prof Safari Daud Nahkodai IKASUKA Lampung, Menteri PPPA Tekankan Sinergi Alumni UIN Sunan Kalijaga
Pendekatan yang sama dapat diterapkan ketika masyarakat memasuki usia sekolah, memperoleh pekerjaan, membuka usaha, menikah, membayar pajak, memasuki masa pensiun, hingga memperoleh berbagai layanan sosial lainnya.
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dipaksa memahami kompleksitas birokrasi, tetapi birokrasilah yang harus memahami kebutuhan masyarakat.
Paradigma tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah meninggalkan pendekatan pembangunan aplikasi secara parsial menuju pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi.
Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan dari kemampuan seluruh sistem tersebut saling berkomunikasi secara aman dan efektif.
BACA JUGA:Integrated Auto Solutions Jadi Senjata IPCC Menjaga Kinerja di Tengah Tekanan Global
Karena itu, fokus utama harus diarahkan pada interoperabilitas, standardisasi data, integrasi proses bisnis, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola data pemerintah.