Aksi Tolak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di NTT

 

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Ia berharap fungsi-fungsi DPRD mampu mendukung lahirnya peraturan yang menyelesaikan persoalan itu.

Pimpinan LBH APIK, Ansy D Rihi Dara mengatakan, selama 13 tahun berdirinya LBH APIK, mereka telah menangani 1.500 kasus kekerasan terhadap ibu dan anak.

Senada dengan pembicara lainnya, Kasubit IV Renakta (Remaja, Anak dan Wanita), AKBP Ribka H Hangge mengamini bahwa diperlukan kerja sama semua pihak untuk menjalankan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat setiap tahunnya.

 

Sementara, anggota DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin menyampaikan empat saran untuk mencegah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

• Pertama, pelapor KDRT adalah pahlawan.
• Kedua, hidupkan siskamling di setiap daerah.
• Ketiga, pencegahan dimulai dari tingkat terkecil yaitu posyandu
• Keempat, headline pemberitaan oleh media yang tidak membentuk opini masyarakat ke arah negatif karena media harus nyaman sehingga memberikan spirit baru kepada pembaca.

Sumber: